(Asranuddin Patoppoi)
Makassar(HMI News Makassar)- Pelantikan HMI Cabang Makassar periode 2007-2008M/1428-1429H pada hari Sabtu(9/2/2008) bertempat di Aula Gedung Perpustakaan Multimedia Lagaligo Makassar. Acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan milad HMI yang ke 61 serta seminar politik.
Dihadapan sekitar seratusan undangan yang terdiri dari warga HMI, undangan jaringan dan alumni HMI, Ketua Umum terpilih HMI Cabang Makassar, Bahtiar Ali Rambangeng beserta jajarannya dilantik sebagai pengurus HMI Cabang Makassar periode 2007-2008 oleh Surahmat, wakil sekjend PB HMI.
Dalam sambutannya, Bahtir Ali Rambangeng, mengajak warga HMI dan elemen-elemn gerakan sosial untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi yang berjalan di Indonesia dan melakukan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Secara khusus, Bahtiar menekankan kepada warga HMI untuk megevaluasi peran-peran HMI. “Dalam usia HMI yang ke 61 ini, kita harus mengevaluasi secara mendalam, sampai sejauh mana kiprah HMI di kampus-kampus dan di masyarakat secara umum, apakah HMI masih dapat menjadi bagian dari gerakan social yang mampu memberikan solusi-solusi atas problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.” Tegas Ali Rambangeng mengakhiri sambutannya.
Seusai acara pelantikan, acara dilanjutkan dengan seminar yang bertema Indonesia: Dalam Krisis Legitimasi Demokrasi. Acara diskusi tersebut diagendakan untuk menghadirkan pembicara seperti Prof. Dr. Qasim Matthar, H. Tamsil Linrung, Dr Muh. Kausar Bailusi, dan Alto Makmuralto, namun keempat pembicara tersebut tidak bisa hadir karena kesibukan dan agenda yang mendadak, akhirnya pembicara digantikan oleh Sirajuddin (anggota DPRD Bantaeng), Muzakkir Djabir (mantan Ketua Umum PB HMI) dan Surakhmat, S. Kom (Wakil Sekjend PB HMI).
Menurut pemateri, bahwa secara umum proses demokrasi di Indonesia, masih sebatas demokrasi prosuderal yang masih jauh dari substansi demokrasi. Pembicara pertama, Sirajuddin yang juga sebagai anggota DPRD Bantaeng menekankan bahwa kepemimpinan didaerah-daerah harus cerdas dan memiliki komitmen kerakyatan dengan membuat regulasi-regulasi yang pro terhadap kepentingan rakyat, semisal anggran pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan RAPBD. Alumni HMI (MPO) ini juga menekaknkan pentingnya pendidikan politik kepada rakyat. Menurutnya masyarakat harus cerdas dalam menghasapi momentum demokrasi seperti pilkada, pemilu agar natinya rakyat dapat memberikan hak suaranya tanpa harus menjual suaranya kepada elit-elit politik yang bayak dipraktekkan dalam prosesi demokrasi.
Sementara pembicara kedua, Muzakkir Djabir menilai bahwa system yang hadir di Indonesia merupakan hasil dari ledakan social, sehingga tidak ada desain pembangunan yang terarah dengan baik. Ia juga melihat ada indikasi oligarki pilitik yang didominasi oleh pemodal-pemodal sehingga kepentingan-kepentingan rakyat cenderung di abaikan. Ini terindikasi dengan maraknya praktek politik dagang sapi yang dilakukan oleh legislative-eksekutif dalam memutuskan sebuah kebijakan Lebih lanjut ia menilai bahwa institusi-institusi demokrasi seperti partai politik gagal melakukan proses pencerdasan politik terhadap kader-kadernya. Bahkan tidak hanya institusi politik resmi, simpul simpul cultural, ormas-ormas, bahkan lembaga agama pun dinilainya gagal dalam menghadirkan sosok pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi. Tetapi ia berharap institusi politik, kelompok-kelompok cultural, organisasi, ormas-ormas harus memainkan peran-peran politik yang baik untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan demikian perlu membenahi secara sistematis simpul-sipul demokrasi tersebut.
Pembicara ketiga, Surakhmat, yang menekankan penguatan civil society. Masyarakat sipil harus membuat asosiasi-sosiasi untuk penyadaran dan penalaran politik, karena dengan menguatnya masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi balance dan kelompok preassure sekaligus sebagai pengontrol terhadap jalannya demokrasi yang dapat mempengaruhi gerak politik. Lebih lanjut ia mengatakan diperlukan perakayasaan intelektual dikalangan grass root agar institusi sipil dapat melakukan pemecahan masalah terhadap problem-problem yang dihadapinya.
Seusai acara seminar, pengurus HMI Cabang Makassar kembali melanjutkan agendanya di kawasan Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa. Raker HMI Cabang Makassar tersebut berakhir pada hari Minggu Siang dengan menghasilkan program-program kerja yang diharapkan mampu untuk mengtasi persoalan-persoalan internal HMI Cabang Makassar dan kiprah HMI Cabang Makassar di internal kampus dan masyarakat.
Makassar(HMI News Makassar)- Pelantikan HMI Cabang Makassar periode 2007-2008M/1428-1429H pada hari Sabtu(9/2/2008) bertempat di Aula Gedung Perpustakaan Multimedia Lagaligo Makassar. Acara pelantikan tersebut dirangkaikan dengan milad HMI yang ke 61 serta seminar politik.
Dihadapan sekitar seratusan undangan yang terdiri dari warga HMI, undangan jaringan dan alumni HMI, Ketua Umum terpilih HMI Cabang Makassar, Bahtiar Ali Rambangeng beserta jajarannya dilantik sebagai pengurus HMI Cabang Makassar periode 2007-2008 oleh Surahmat, wakil sekjend PB HMI.
Dalam sambutannya, Bahtir Ali Rambangeng, mengajak warga HMI dan elemen-elemn gerakan sosial untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi yang berjalan di Indonesia dan melakukan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi kapitalisme-neoliberal di Indonesia. Secara khusus, Bahtiar menekankan kepada warga HMI untuk megevaluasi peran-peran HMI. “Dalam usia HMI yang ke 61 ini, kita harus mengevaluasi secara mendalam, sampai sejauh mana kiprah HMI di kampus-kampus dan di masyarakat secara umum, apakah HMI masih dapat menjadi bagian dari gerakan social yang mampu memberikan solusi-solusi atas problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa ini.” Tegas Ali Rambangeng mengakhiri sambutannya.
Seusai acara pelantikan, acara dilanjutkan dengan seminar yang bertema Indonesia: Dalam Krisis Legitimasi Demokrasi. Acara diskusi tersebut diagendakan untuk menghadirkan pembicara seperti Prof. Dr. Qasim Matthar, H. Tamsil Linrung, Dr Muh. Kausar Bailusi, dan Alto Makmuralto, namun keempat pembicara tersebut tidak bisa hadir karena kesibukan dan agenda yang mendadak, akhirnya pembicara digantikan oleh Sirajuddin (anggota DPRD Bantaeng), Muzakkir Djabir (mantan Ketua Umum PB HMI) dan Surakhmat, S. Kom (Wakil Sekjend PB HMI).
Menurut pemateri, bahwa secara umum proses demokrasi di Indonesia, masih sebatas demokrasi prosuderal yang masih jauh dari substansi demokrasi. Pembicara pertama, Sirajuddin yang juga sebagai anggota DPRD Bantaeng menekankan bahwa kepemimpinan didaerah-daerah harus cerdas dan memiliki komitmen kerakyatan dengan membuat regulasi-regulasi yang pro terhadap kepentingan rakyat, semisal anggran pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan RAPBD. Alumni HMI (MPO) ini juga menekaknkan pentingnya pendidikan politik kepada rakyat. Menurutnya masyarakat harus cerdas dalam menghasapi momentum demokrasi seperti pilkada, pemilu agar natinya rakyat dapat memberikan hak suaranya tanpa harus menjual suaranya kepada elit-elit politik yang bayak dipraktekkan dalam prosesi demokrasi.
Sementara pembicara kedua, Muzakkir Djabir menilai bahwa system yang hadir di Indonesia merupakan hasil dari ledakan social, sehingga tidak ada desain pembangunan yang terarah dengan baik. Ia juga melihat ada indikasi oligarki pilitik yang didominasi oleh pemodal-pemodal sehingga kepentingan-kepentingan rakyat cenderung di abaikan. Ini terindikasi dengan maraknya praktek politik dagang sapi yang dilakukan oleh legislative-eksekutif dalam memutuskan sebuah kebijakan Lebih lanjut ia menilai bahwa institusi-institusi demokrasi seperti partai politik gagal melakukan proses pencerdasan politik terhadap kader-kadernya. Bahkan tidak hanya institusi politik resmi, simpul simpul cultural, ormas-ormas, bahkan lembaga agama pun dinilainya gagal dalam menghadirkan sosok pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi. Tetapi ia berharap institusi politik, kelompok-kelompok cultural, organisasi, ormas-ormas harus memainkan peran-peran politik yang baik untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan demikian perlu membenahi secara sistematis simpul-sipul demokrasi tersebut.
Pembicara ketiga, Surakhmat, yang menekankan penguatan civil society. Masyarakat sipil harus membuat asosiasi-sosiasi untuk penyadaran dan penalaran politik, karena dengan menguatnya masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi balance dan kelompok preassure sekaligus sebagai pengontrol terhadap jalannya demokrasi yang dapat mempengaruhi gerak politik. Lebih lanjut ia mengatakan diperlukan perakayasaan intelektual dikalangan grass root agar institusi sipil dapat melakukan pemecahan masalah terhadap problem-problem yang dihadapinya.
Seusai acara seminar, pengurus HMI Cabang Makassar kembali melanjutkan agendanya di kawasan Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa. Raker HMI Cabang Makassar tersebut berakhir pada hari Minggu Siang dengan menghasilkan program-program kerja yang diharapkan mampu untuk mengtasi persoalan-persoalan internal HMI Cabang Makassar dan kiprah HMI Cabang Makassar di internal kampus dan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar